islami.co.id – Rencana pemerintah untuk menerapkan redenominasi rupiah kembali mengemuka. Redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah daya beli masyarakat. Misalnya, Rp1.000 menjadi Rp1. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem transaksi dan pembukuan ekonomi nasional agar lebih efisien dan setara dengan standar internasional. Namun, di balik tujuan teknis tersebut, perlu ada pertimbangan mendalam dari perspektif ekonomi dan bisnis Islam agar kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
Dalam pandangan Islam, kebijakan moneter harus menegakkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan menghindarkan masyarakat dari kezhaliman ekonomi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (QS. Al-An’am: 152)
Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam segala bentuk transaksi ekonomi, termasuk kebijakan uang. Redenominasi tidak boleh menimbulkan kerugian atau keuntungan sepihak bagi kelompok tertentu. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa memicu ketimpangan baru, terutama di kalangan masyarakat kecil yang belum memahami makna sebenarnya dari penyederhanaan nilai mata uang.
Dari sisi ekonomi makro, redenominasi sejatinya bersifat netral terhadap daya beli, inflasi, dan jumlah uang beredar. Negara-negara seperti Turki, Rumania, dan Ghana telah membuktikan bahwa redenominasi dapat memperbaiki citra mata uang jika didukung oleh stabilitas ekonomi dan inflasi rendah. Namun, tanpa stabilitas ekonomi yang kuat, redenominasi justru berpotensi menimbulkan kebingungan publik dan gejolak harga.
Baca juga, Mengasuh Anak di Tengah Maraknya Bullying
Dalam konteks bisnis Islam, perubahan nominal mata uang juga harus mempertimbangkan prinsip kejujuran (sidq) dan transparansi (amanah). Nabi Muhammad SAW bersabda:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi)
Hadis ini menjadi dasar moral bagi pelaku bisnis untuk tidak memanfaatkan momentum kebijakan semacam ini demi keuntungan sepihak. Ketika redenominasi diterapkan, sektor perdagangan harus menjaga kejujuran harga, tidak melakukan markup secara terselubung, dan tetap mengedukasi konsumen agar tidak tertipu perubahan nominal.
Selain itu, dalam ekonomi Islam, uang tidak hanya dipandang sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai amanah sosial. Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menegaskan bahwa uang berfungsi sebagai standar nilai dan alat tukar yang harus dijaga stabilitasnya. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berkaitan dengan mata uang wajib diarahkan untuk kemaslahatan umat dan keberlanjutan ekonomi yang adil.
Pemerintah perlu memastikan bahwa redenominasi dilakukan secara bertahap dengan dukungan edukasi publik yang masif. Masyarakat harus memahami bahwa nilai riil uang tidak berubah, hanya nominalnya yang disesuaikan. Transparansi informasi menjadi kunci agar tidak terjadi mispersepsi yang bisa berujung pada keresahan ekonomi.
Dari perspektif kebijakan fiskal dan moneter Islam, redenominasi dapat diterima sepanjang memenuhi tiga syarat utama: pertama, tidak menimbulkan mudarat; kedua, dilakukan dengan prinsip keadilan; dan ketiga, berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu mengintegrasikan aspek keuangan syariah dalam sosialisasi dan pelaksanaan redenominasi.
Dengan demikian, redenominasi bukan hanya langkah teknis untuk mempercantik rupiah, tetapi juga ujian moral bagi sistem ekonomi nasional agar tetap berpihak pada keadilan dan kemaslahatan. Bila dijalankan dengan prinsip syariah, kebijakan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan meneguhkan integritas ekonomi bangsa.
