islami.co.id, Arab Saudi – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama jajaran Amirul Hajj melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas tenda jemaah di Arafah, Arab Saudi, Kamis, 21 Mei 2026. Sidak itu mengungkap sejumlah persoalan serius, mulai dari praktik pengavlingan tenda oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) hingga kekurangan kapasitas tempat tidur bagi jemaah Indonesia.
Temuan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. Saat meninjau area tenda, Dahnil mendapati beberapa KBIHU memasang stiker nama kelompok dan kloter di pintu masuk tenda Arafah. Sebagian penanda bahkan mencantumkan logo syarikah sehingga terkesan sebagai penempatan resmi dari penyelenggara.
Melihat kondisi itu, Dahnil segera mencopot dan merobek stiker yang dipasang secara sepihak. Ia juga menegur pihak syarikah karena membiarkan praktik tersebut berlangsung.
“Yang gak tertib tolong ditegur,” ujar Dahnil saat melakukan peninjauan bersama rombongan Amirul Hajj.
Menurut Dahnil, pengaturan penempatan jemaah di Arafah dan Mina sepenuhnya menjadi kewenangan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi. Karena itu, KBIHU tidak boleh mengatur pembagian tenda sendiri.
Ia menilai praktik pengavlingan berpotensi merugikan jemaah lain. Sebab, tindakan tersebut bisa membuat sebagian jemaah tidak memperoleh tempat istirahat yang layak selama puncak ibadah haji.
“Tahun kemarin banyak jemaah yang tidak dapat tenda gara-gara perilaku ini,” katanya.
Baca juga, Esai dan Opini Tugas Kuliah Bisa Tembus Media Nasional, Begini Caranya!
Dahnil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pelanggaran aturan terus terjadi. Ia menegaskan, KBIHU yang tetap melanggar dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.
“Kasihan jemaah nanti. Ada yang gak dapat tenda gara-gara mengatur sendiri. Semestinya yang ngatur Kemenhaj,” ujarnya.
Sikap tegas serupa disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf. Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu meminta seluruh pihak menghentikan intervensi dalam pengaturan tenda jemaah.
“Tidak ada lagi KBIH yang ikut ngatur-ngatur tenda, ngatur segalanya, kita yang ngatur,” tegasnya.
Gus Irfan juga meminta pihak syarikah tidak takut terhadap tekanan kelompok tertentu. Menurut dia, pemerintah Indonesia melalui PPIH memegang kendali penuh dalam penempatan jemaah selama di Arafah dan Mina.
“Kalau KBIH tidak bisa kita atur, ya kita nggak akan teruskan izinnya,” katanya.
Selain persoalan pengavlingan tenda, tim Amirul Hajj menemukan ketidaksesuaian data kapasitas tenda. Dalam pengecekan manual, sebuah tenda yang tercatat mampu menampung 360 orang ternyata hanya memiliki 332 kasur. Artinya, terdapat kekurangan fasilitas bagi 28 jemaah.
Temuan itu dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan jemaah. Pemerintah tahun ini memang memberi perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Setelah menerima laporan tersebut, Gus Irfan langsung meminta penambahan tenda cadangan. Ia juga menginstruksikan petugas agar melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh fasilitas di Arafah.
“Mudah-mudahan nanti dalam waktu lima hari kita bisa kejar semuanya yang kekurangan-kekurangannya,” ujar Gus Irfan kepada Media Center Haji.
Pemerintah pun menempatkan petugas khusus di kawasan Arafah untuk memastikan setiap persoalan fasilitas segera tertangani sebelum puncak ibadah wukuf berlangsung. Langkah itu dilakukan agar jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
“Ini salah satu temuan dan saya khawatir ada temuan-temuan lain yang mudah-mudahan tidak terjadi, tapi satu per satu kita selesaikan,” tegasnya.
