islami.co.id – Kasus yang melibatkan sosok publik keagamaan, Gus Elham, yang terekam mencium anak kecil dalam sebuah pengajian, telah menimbulkan gelombang pro dan kontra di tengah masyarakat. Potongan video tersebut menyebar luas di media sosial, memantik diskusi panjang tentang batasan moral, relasi kuasa, serta krisis keteladanan di ruang publik keagamaan. Dalam konteks ini, persoalan tidak semata tentang tindakan fisik yang terekam, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan simbolik bekerja di antara figur agama dan jamaahnya.
Sebagian pihak mencoba membela Gus Elham dengan menyebut bahwa tindakan itu merupakan bentuk kasih sayang kepada anak kecil yang lazim dilakukan dalam kultur pesantren. Namun, sebagian lain menilai bahwa tindakan tersebut melampaui batas kepantasan, apalagi dilakukan di ruang publik dengan status pelaku sebagai tokoh agama. Di sinilah pentingnya melihat peristiwa ini bukan hanya dari kacamata moral individual, tetapi juga dari aspek relasi sosial dan simbolik antara ulama dan umat.
Dalam masyarakat religius seperti Indonesia, figur kiai, ustaz, atau gus sering kali ditempatkan dalam posisi istimewa. Mereka bukan sekadar pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi representasi moral masyarakat. Ketika seorang tokoh agama melakukan tindakan yang dianggap menyimpang, dampaknya tidak berhenti pada dirinya saja, melainkan turut mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan secara umum.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana relasi kuasa bekerja dalam konteks religius. Seorang tokoh dengan karisma dan pengaruh yang besar sering kali memiliki “otoritas moral” yang sulit digugat. Dalam situasi seperti itu, jamaah bisa terjebak dalam pola kepatuhan tanpa kritisisme. Mereka cenderung menormalisasi tindakan tokoh agama, bahkan ketika perilakunya problematis. Inilah yang disebut banyak sosiolog sebagai charismatic authority — kekuasaan yang lahir dari daya pesona individu, bukan dari sistem atau nilai yang disepakati bersama.
Masalahnya, otoritas karismatik seperti itu kerap menjadi bumerang ketika tidak diimbangi dengan akuntabilitas moral. Keteladanan seorang tokoh agama tidak cukup hanya diukur dari kemampuan berdakwah atau penguasaan ilmu agama, tetapi juga dari kemampuan menjaga adab, etika, dan sensitivitas sosial. Seorang ulama sejati seharusnya tidak hanya mampu memimpin umat, tetapi juga memahami konteks zaman dan batas-batas sosial yang terus berubah.
Khutbah Jumat: Meneladani Para Pahlawan Islam Pejuang Kemerdekaan
Krisis keteladanan yang muncul dari kasus ini sesungguhnya menggambarkan gejala yang lebih dalam. Kita hidup di era ketika otoritas keagamaan kerap dipertukarkan dengan popularitas digital. Banyak penceramah lebih dikenal karena gaya bicaranya yang “viral” daripada karena kedalaman ilmunya. Media sosial menjadi panggung baru bagi ustaz-ustaz muda yang lebih mengandalkan daya tarik personal ketimbang nilai substansial dakwah. Akibatnya, masyarakat sering kali sulit membedakan antara figur teladan dan figur hiburan.
Dalam konteks itu, kasus Gus Elham adalah alarm moral bagi publik keagamaan. Ia mengingatkan bahwa pengawasan sosial terhadap tokoh agama tidak boleh berhenti di batas penghormatan. Umat berhak menuntut keteladanan, bukan sekadar mendengarkan nasihat. Kiai, ustaz, maupun gus, harus sadar bahwa status mereka membawa tanggung jawab etik yang besar. Ketika mereka melanggar norma, publik pun berhak mengkritik dengan cara yang bermartabat.
Namun demikian, kasus ini juga perlu disikapi dengan bijak. Penghakiman publik yang berlebihan di media sosial berpotensi memperkeruh suasana dan mengaburkan esensi kritiknya. Kita tidak sedang mengadili pribadi seseorang, tetapi sedang menegakkan standar moral publik agar tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan kuasa, bahkan dalam bentuk yang paling halus sekalipun.
Fenomena relasi kuasa dan krisis keteladanan ini menuntut refleksi bersama. Para tokoh agama perlu membangun kembali etika publik yang sehat dengan membuka ruang dialog, memperkuat pendidikan moral, serta menanamkan kesadaran bahwa otoritas keagamaan bukan tameng dari kritik. Sementara itu, umat perlu belajar membangun sikap kritis yang tetap beradab — menghormati tanpa menuhankan, mengkritik tanpa mencaci.
Akhirnya, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk menata ulang relasi antara pemuka agama dan umatnya. Figur publik keagamaan perlu memahami bahwa karisma tanpa keteladanan hanya akan melahirkan kekecewaan. Sedangkan umat perlu sadar bahwa kesalehan tidak boleh dikaburkan oleh pesona seseorang. Hanya dengan keseimbangan antara hormat dan kritis, antara cinta dan logika, umat Islam dapat keluar dari krisis keteladanan yang kian nyata di era digital ini.
