islami.co.id – Politik identitas bukan barang baru dalam lanskap demokrasi Indonesia. Ia hadir sebagai strategi, kadang halus, kadang terang-terangan, dengan memanfaatkan sentimen keagamaan, etnis, atau kelompok tertentu untuk meraih dukungan politik. Dalam konteks masyarakat Muslim, identitas keislaman sering kali menjadi komoditas paling efektif untuk menggerakkan massa.
Dalam banyak studi, politik identitas dipahami sebagai upaya mobilisasi identitas kolektif untuk kepentingan kekuasaan. Ia bekerja dengan cara membangun “kita” versus “mereka”, mempertegas batas sosial, sekaligus memancing emosi publik. Fenomena ini terbukti cukup ampuh dalam kontestasi politik elektoral, terutama pada momentum seperti Pemilu 2019 di Indonesia.
Namun di titik inilah problem muncul. Ketika agama direduksi menjadi alat politik, nilai-nilai etik yang seharusnya dijaga justru terpinggirkan. Polarisasi sosial menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Masyarakat tidak lagi berdialog sebagai warga negara, tetapi sebagai representasi identitas yang saling berhadap-hadapan.
Islam Moderat sebagai Jalan Tengah
Di tengah menguatnya politik identitas, wacana Islam moderat hadir sebagai alternatif. Islam moderat atau wasathiyah menekankan keseimbangan, toleransi, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Dalam konteks Indonesia, karakter Islam moderat tidak lahir secara tiba-tiba. Ia dibentuk oleh sejarah panjang, terutama melalui peran organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menanamkan nilai keislaman yang inklusif dan demokratis.
Islam moderat tidak menolak politik, tetapi menempatkannya dalam kerangka etika. Ia tidak alergi terhadap identitas, tetapi menolak eksploitasi identitas yang berujung pada konflik. Di sinilah letak perbedaannya dengan politik identitas yang eksklusif.
Al-Qur’an sendiri memberikan fondasi penting bagi sikap moderat ini:
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu umat yang wasath (tengah).” (QS. Al-Baqarah: 143)
Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam idealnya berada di posisi tengah—tidak ekstrem, tidak pula apatis. Moderasi bukan kompromi terhadap prinsip, tetapi cara menjaga keseimbangan antara nilai agama dan realitas sosial.
Kontestasi di Ruang Publik
Realitas politik Indonesia menunjukkan adanya kontestasi antara kelompok yang mengusung Islam moderat dan kelompok yang memanfaatkan identitas keagamaan secara lebih populistik. Dalam Pilpres 2019, misalnya, terlihat jelas bagaimana dua arus ini berhadapan dalam ruang publik.
Kelompok populis cenderung menggunakan narasi “Islam terancam” atau “umat tertindas” untuk menggalang dukungan. Sementara itu, kelompok moderat lebih menekankan pada stabilitas, kebangsaan, dan persatuan.
Baca juga, Esai dan Opini Tugas Kuliah Bisa Tembus Media Nasional, Begini Caranya!
Menariknya, hasil kontestasi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Muslim Indonesia masih cenderung menerima pendekatan moderat. Ini menjadi sinyal penting bahwa Islam moderat masih memiliki basis sosial yang kuat.
Tantangan di Era Digital
Meski demikian, tantangan ke depan tidak ringan. Di era digital, politik identitas justru menemukan medium baru yang lebih cepat dan masif: media sosial. Meme, potongan video, dan narasi viral menjadi alat efektif untuk menyebarkan sentimen identitas.
Penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dan media digital memiliki hubungan yang saling menguatkan. Konten-konten sederhana namun emosional lebih mudah diterima publik dibandingkan narasi moderat yang cenderung argumentatif.
Di sinilah Islam moderat diuji. Ia tidak cukup hanya menjadi wacana elit atau jargon akademik. Ia harus mampu hadir dalam bahasa publik yang sederhana, komunikatif, dan relevan dengan generasi digital.
Peran Dakwah dan Pendidikan
Salah satu kunci penting dalam meredam politik identitas adalah penguatan dakwah moderat. Dakwah tidak lagi hanya berbicara soal ritual, tetapi juga soal bagaimana menjaga kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk.
Pendekatan dakwah moderat menekankan empat hal utama: toleransi, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting untuk merawat persatuan di tengah perbedaan.
Selain itu, pendidikan juga memiliki peran strategis. Penanaman nilai moderasi sejak dini akan membentuk generasi yang tidak mudah terprovokasi oleh narasi identitas yang sempit.
Menjaga Agama dari Kepentingan Sesaat
Pada akhirnya, persoalan politik identitas bukan sekadar soal strategi politik, tetapi soal bagaimana agama ditempatkan dalam ruang publik. Ketika agama dijadikan alat, ia kehilangan otoritas moralnya. Namun ketika agama dijaga sebagai sumber etika, ia justru menjadi kekuatan untuk menyatukan.
Islam moderat menawarkan jalan yang tidak selalu populer, tetapi penting: menjaga keseimbangan antara iman dan kebangsaan, antara identitas dan kemanusiaan.
Di tengah riuhnya politik identitas, mungkin pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi siapa yang paling Islami, tetapi siapa yang paling mampu menjaga nilai-nilai Islam itu sendiri.
