islami.co.id, JakartaΒ βΒ Kementerian Haji dan Umrah mulai menjalankan rangkaian persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 setelah menerima jadwal resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf mengatakan persiapan haji 2027 sudah dimulai sejak akhir Mei 2026. Seluruh tahapan akan berlangsung secara bertahap hingga fase kedatangan jamaah pada April 2027.
“Penerimaan dokumen pengaturan jadwal musim haji 1448 Hijriah menjadi fase pertama persiapan awal yang dimulai pada 12 Zulhijah 1447 atau 29 Mei 2026,” kata Irfan saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Irfan, pemerintah telah menyusun sejumlah agenda penting yang menjadi dasar penyelenggaraan haji tahun depan. Setelah menerima dokumen resmi dari Arab Saudi, pemerintah langsung memasuki tahap pengaturan layanan bagi calon jamaah.
Pada 30 Juni 2026, pemerintah mulai mengisi preferensi akomodasi jamaah di Makkah dan Madinah. Tahap berikutnya berlangsung pada 15 Juli 2026. Saat itu pemerintah mengaktifkan transfer dana ke e-wallet Nusuk Masar, menunjuk maskapai penerbangan, sekaligus mengatur kuota penerbangan jamaah.
Memasuki fase kontrak dan pengaturan layanan, pemerintah akan mengonfirmasi referensi kemah, menyelesaikan kontrak paket layanan, mendokumentasikan kontrak maskapai, serta memasukkan preferensi kartu Nusuk. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli 2026.
Kementerian Haji dan Umrah juga menetapkan 13 Agustus 2026 sebagai batas akhir retensi kemah dan penambahan operator perjalanan haji baru. Sehari setelahnya, pemerintah mulai menggelar rapat persiapan, melakukan registrasi pergerakan jamaah, menyusun kontrak layanan medis, dan mengunggah data jamaah.
Baca juga, Esai dan Opini Tugas Kuliah Bisa Tembus Media Nasional, Begini Caranya!
Tahapan selanjutnya ditetapkan pada 26 September 2026. Pada tanggal tersebut, pemerintah menutup pendaftaran haji di negara asal jamaah sekaligus menetapkan batas akhir kontrak layanan dan pengunggahan data anggota kantor.
Irfan menjelaskan bahwa fase ketiga berfokus pada komitmen dan pembayaran. Dalam tahap ini, pemerintah dijadwalkan menandatangani perjanjian pengaturan haji serta preferensi pergerakan jamaah pada 8 November 2026.
Selanjutnya, pemerintah menetapkan 24 Desember 2026 sebagai batas akhir transfer dana kontrak paket layanan komprehensif melalui sistem Nusuk Masar.
Tahap berikutnya memasuki fase finalisasi jamaah dan visa. Dalam fase ini, batas akhir kontrak paket layanan komprehensif jatuh pada 23 Januari 2027.
Lima hari kemudian, tepatnya 28 Januari 2027, pemerintah menutup pengunggahan data jamaah dan sertifikasi petugas. Pada waktu yang sama, proses penerbitan visa jamaah mulai berjalan.
Adapun 9 Maret 2027 menjadi batas akhir penerbitan visa sekaligus perizinan membawa obat bagi jamaah.
Irfan menegaskan bahwa setelah seluruh tahapan administrasi selesai, pemerintah akan memasuki fase kedatangan jamaah ke Arab Saudi.
“Fase kelima tanggal 1 Zulkaidah atau 8 April 2027 menjadi batas akhir pembatalan visa dan mulai kedatangan jamaah. Kemudian pada 20 Zulkaidah atau 27 April 2027 mulai inspeksi kemah bersama penyedia layanan di Saudi,” ujar Irfan.
Ia menambahkan, seluruh tahapan tersebut telah tersusun berdasarkan jadwal resmi yang diterima dari pemerintah Arab Saudi. Dengan dimulainya persiapan lebih awal, pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menuntaskan berbagai kebutuhan layanan, mulai dari akomodasi, transportasi, visa, hingga kesiapan petugas haji menjelang musim haji 2027.
