islami.co.id, Arab Saudi – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyatakan optimisme tinggi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Menurutnya, pemerintah telah berada di jalur yang tepat untuk melakukan berbagai perbaikan yang akan berdampak pada kualitas layanan jemaah Indonesia.
“Saya punya optimisme tinggi sekali karena kita sudah di jalan yang benar. Ada upaya perbaikan yang signifikan dan lompatannya jauh,” ujar Dahnil kepada tim Media Center di Makkah, Rabu (3/6/2026).
Dahnil menjelaskan, pemerintah saat ini memprioritaskan penguatan komunikasi dan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. Langkah tersebut dinilai penting karena sejumlah aspek krusial dalam penyelenggaraan haji, terutama di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), berada di bawah kewenangan otoritas Saudi.
Menurut dia, pembahasan yang lebih intensif dengan pemerintah Arab Saudi akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh kemudahan layanan bagi jemaah pada musim haji berikutnya. Upaya tersebut juga selaras dengan rencana pemerintah dalam mengembangkan Kampung Haji.
Selain memperkuat diplomasi, pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan di Armuzna. Kawasan ini selama bertahun-tahun menjadi titik paling kompleks dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah layanan transportasi. Dahnil mengatakan, pengaturan lalu lintas serta mobilitas jemaah di kawasan tersebut sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah Arab Saudi.
Karena itu, pemerintah Indonesia memandang perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam terkait berbagai persiapan teknis untuk musim haji mendatang.
“Oleh sebab itu kita harus bicara lebih dalam terkait persiapan-persiapan itu, termasuk fase-fase bagaimana kemudian kita bisa mengakomodir jemaah-jemaah kita,” tutur Dahnil.
Baca juga, Politik Identitas dan Islam Moderat
Di sisi lain, pemerintah juga berencana memperketat pengawasan terhadap perusahaan penyedia layanan haji atau syarikah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.
Dahnil mengungkapkan bahwa dirinya akan menyampaikan sejumlah catatan terkait pelayanan syarikah kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Catatan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan mendapat tindak lanjut dari pihak terkait.
Ia menilai konsistensi layanan yang diberikan syarikah memiliki peran penting dalam menunjang kenyamanan jemaah. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di lapangan, seperti keterbatasan kapasitas tenda maupun layanan yang tidak sesuai kebutuhan jemaah di Arafah dan Mina, perlu mendapat perhatian serius.
Sebagai bagian dari reformasi pelayanan haji, pemerintah juga akan membentuk Daker Armuzna. Satuan kerja ini nantinya akan fokus menangani operasional di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama pelaksanaan ibadah haji.
Dahnil menegaskan bahwa petugas yang ditempatkan di Daker Armuzna tidak akan dibebani tugas lain sehingga dapat berkonsentrasi penuh pada pelayanan jemaah di kawasan tersebut.
“Mereka tidak ke mana-mana, mereka akan fokus di situ,” kata Dahnil.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan baru terkait peningkatan kapasitas petugas haji. Seluruh petugas direncanakan wajib mengikuti pelatihan sebelum menjalankan tugas di Tanah Suci.
Kebijakan tersebut lahir dari hasil evaluasi penyelenggaraan haji yang menunjukkan bahwa petugas yang mengikuti pelatihan memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Mereka juga dinilai mampu memberikan layanan yang lebih optimal kepada jemaah dibandingkan petugas yang tidak mengikuti pembekalan.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat. Penguatan diplomasi dengan Arab Saudi, evaluasi layanan Armuzna, pengawasan syarikah, pembentukan Daker khusus, hingga kewajiban pelatihan petugas menjadi bagian dari strategi yang disiapkan untuk menyongsong penyelenggaraan haji 2027.
