islami.co.id – Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui situasi ketika sebuah pekerjaan atau tanggung jawab diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Fenomena ini terlihat dalam dunia pemerintahan, organisasi, bahkan dalam lingkup keluarga. Banyak ahli menyebut bahwa ketidaktepatan penempatan peran dapat menimbulkan masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar kurangnya efektivitas. Dalam konteks inilah, pepatah klasik “serahkanlah urusan kepada ahlinya” menjadi relevan dan layak direnungkan kembali.
Dalam Islam, terdapat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sering dikutip: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya.” Hadis tersebut bukan sekadar pesan moral, tetapi juga peringatan mengenai konsekuensi yang muncul ketika profesionalisme diabaikan. Jika dilihat lebih luas, pesan ini memiliki hubungan erat dengan praktik sosial, politik, maupun manajerial di era modern.
Fenomena salah penempatan orang dalam urusan tertentu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dalam dunia kerja, misalnya, seseorang yang tidak memiliki keahlian memadai dapat melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan. Dalam birokrasi pemerintahan, pejabat yang tidak menguasai bidangnya dapat mengambil keputusan keliru yang berimbas pada masyarakat luas. Di lingkungan organisasi, pimpinan yang tidak kompeten dapat membuat roda organisasi berjalan pincang, bahkan berhenti sama sekali. Semua itu memperlihatkan betapa pentingnya memastikan bahwa tanggung jawab diemban oleh orang yang tepat.
Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bagaimana kurangnya kompetensi berdampak buruk. Contohnya, ketika proyek pembangunan ditangani oleh pihak yang tidak memahami standar teknis, hasilnya sering kali jauh dari harapan dan berpotensi membahayakan keselamatan publik. Dalam dunia pendidikan, ketika seorang pengajar tidak memiliki latar belakang memadai, kualitas pembelajaran pun menurun. Contoh-contoh seperti ini memperkuat argumentasi bahwa keahlian bukan hanya kebutuhan, tetapi merupakan syarat mutlak untuk menjalankan tugas secara benar.
Sayangnya, praktik “asal tunjuk” masih sering terjadi. Terkadang keputusan diambil berdasarkan kedekatan personal, rasa sungkan, atau pertimbangan politis. Padahal, keputusan semacam itu sering kali mengorbankan kualitas. Banyak pakar manajemen menyatakan bahwa organisasi yang sehat adalah organisasi yang menempatkan orang sesuai kompetensinya. Pendekatan meritokrasi diyakini sebagai sistem terbaik untuk menghasilkan kinerja optimal.
Baca juga, Umat Sibuk Klaim Kebenaran, Tapi Tertinggal dalam Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mendorong budaya profesionalisme. Dalam memilih pemimpin, misalnya, masyarakat perlu mempertimbangkan rekam jejak, keahlian, serta kemampuan seorang kandidat, bukan hanya popularitas atau janji-janji yang belum tentu dapat direalisasikan. Ketika masyarakat ikut menjaga standar ini, maka peluang munculnya pemimpin kompeten akan semakin besar.
Selain itu, penting pula untuk memahami bahwa kompetensi tidak selalu berarti gelar akademik tinggi. Kompetensi mencakup pengalaman, keterampilan teknis, kemampuan memimpin, hingga etika kerja. Seseorang bisa saja tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, tetapi memiliki kemampuan luar biasa karena pengalaman lapangan yang panjang. Karena itu, keahlian harus dinilai secara komprehensif, bukan sekadar dari penampilan luar atau atribut administratif.
Dalam konteks perkembangan zaman, tuntutan terhadap profesionalisme semakin tinggi. Perubahan teknologi yang cepat, dinamika sosial yang kompleks, dan tantangan global menuntut setiap posisi strategis diisi oleh pribadi yang benar-benar paham pekerjaannya. Kesalahan kecil dapat berakibat besar, sehingga penting bagi setiap lembaga—baik pemerintah, swasta, maupun komunitas—untuk memperketat standar kompetensi dalam setiap penugasan.
Meskipun demikian, kita juga perlu melihat bahwa tidak semua orang yang kurang ahli bermaksud buruk. Kadang seseorang menerima amanah karena tidak ada pilihan lain atau karena dorongan orang sekitar. Namun, di sinilah pentingnya kesadaran individu untuk memahami batas kemampuan diri. Menolak tugas yang tidak sesuai keahlian bukanlah kelemahan, tetapi bentuk tanggung jawab profesional.
Pada akhirnya, memberikan urusan kepada orang yang tepat bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keberlanjutan dan keselamatan. Sebuah sistem yang dijalankan oleh orang-orang kompeten akan menghasilkan keputusan yang lebih matang, kebijakan yang lebih efektif, dan hasil yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Sebaliknya, ketika sebuah urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka berbagai masalah hanya tinggal menunggu waktu untuk muncul.
Kesadaran kolektif mengenai pentingnya kompetensi adalah langkah awal menuju perbaikan. Dengan menempatkan profesionalisme sebagai prinsip utama, kita dapat menciptakan tatanan masyarakat yang lebih tertib, efektif, dan berintegritas. Pepatah lama itu tetap relevan hingga kini: serahkanlah urusan kepada ahlinya, karena di sanalah keberhasilan suatu usaha menjadi lebih mungkin terwujud.
