islami.co.id, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan bermutu melalui berbagai langkah strategis yang terintegrasi, mulai dari penguatan kebijakan, peningkatan kesejahteraan guru, hingga pembangunan sarana pendidikan. Komitmen tersebut mengemuka dalam rangkaian Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 yang digelar di Depok, Jawa Barat.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuka pameran sebagai bagian dari Konsolnas 2026 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia. Kegiatan ini menjadi ruang terbuka untuk menampilkan capaian inovasi serta praktik baik dari berbagai unit kerja dan mitra pendidikan. Selain itu, pameran tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus memperluas kolaborasi dalam menghadirkan layanan pendidikan yang merata, adil, dan berkualitas.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa pameran ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari unit utama hingga badan pendukung. Ia menilai kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menunjukkan praktik nyata yang telah berjalan di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antarpihak menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar gagasan, tetapi praktik baik yang sudah berjalan di berbagai daerah,” ujar Suharti.
Selain pameran, Konsolnas 2026 juga menghadirkan diskusi panel yang membahas tata kelola dan kesejahteraan guru. Dalam forum tersebut, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Ia menyebut guru memegang peran strategis dalam membentuk karakter dan kualitas generasi.
“Keseimbangan antara peran guru, kesejahteraan, serta capaian output dan outcome pendidikan harus terus dijaga,” kata Aba. Ia juga mengakui masih adanya tantangan, terutama dalam distribusi dan pengembangan kompetensi guru di berbagai daerah.
Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan pembenahan tata kelola guru secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karier. Ia menambahkan bahwa penyelesaian persoalan guru membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Aba menegaskan bahwa keterbukaan dan pemahaman bersama menjadi faktor penting dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Rahman Hadi, mengungkapkan bahwa secara nasional rasio guru dinilai cukup memadai. Berdasarkan data per 1 Februari 2026, jumlah ASN mencapai 6,69 juta orang, dengan sekitar 2,3 juta di antaranya merupakan guru.
Rahman juga menyebut sebagian guru ASN mengajar di sekolah swasta. “Lebih dari 49 ribu ASN guru bertugas di satuan pendidikan swasta di berbagai provinsi,” ujarnya.
Baca juga, Mengenal Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU: Dua Jalan Berbeda dalam Menjawab Persoalan Umat
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan proyeksi pensiun sekitar 357 ribu guru pada periode 2026 hingga 2030. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan kebutuhan guru ke depan agar tidak terjadi kekosongan layanan pendidikan.
Di sisi lain, hasil Konsolnas 2026 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis dari sembilan komisi. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan forum ini menjadi ruang untuk menyamakan arah kebijakan sekaligus mengevaluasi program yang telah berjalan.
“Forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi ruang untuk merumuskan langkah konkret dalam memperbaiki mutu pendidikan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa konsolidasi ini menghasilkan kesepahaman bersama mengenai arah kebijakan, penguatan sinergi, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Berbagai rekomendasi tersebut mencakup penguatan wajib belajar 13 tahun, penanganan anak tidak sekolah berbasis data, pemerataan guru berkualitas, hingga pengembangan pendidikan inklusif. Selain itu, terdapat pula dorongan peningkatan digitalisasi pembelajaran, evaluasi Tes Kemampuan Akademik, serta penguatan pengelolaan Data Pokok Pendidikan.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga menjalankan berbagai program konkret di lapangan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan di Lamongan sebagai bagian dari upaya peningkatan sarana dan prasarana.
Ia menyampaikan bahwa program tersebut merupakan prioritas pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul. “Ini merupakan program prioritas Presiden dalam rangka mewujudkan Asta Cita,” ujarnya.
Secara nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp16,9 triliun pada 2025 untuk pembangunan pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, ruang kelas, laboratorium, hingga fasilitas lainnya di lebih dari 16 ribu satuan pendidikan.
Menurut Abdul Mu’ti, sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran. Ia mengibaratkan infrastruktur sebagai bagian fisik yang menunjang keberhasilan pendidikan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memperkuat pemanfaatan teknologi melalui distribusi papan interaktif digital yang telah digunakan di sekitar 288 ribu satuan pendidikan. Program ini turut disertai pelatihan guru serta penyediaan materi pembelajaran digital.
Upaya lain dilakukan melalui penguatan kualitas pembelajaran, seperti penerapan pembelajaran mendalam, peningkatan kompetensi digital, serta penguatan kemampuan bahasa Inggris bagi guru. Pemerintah juga mendorong pendidikan karakter melalui program kebiasaan positif dan kegiatan pembiasaan di sekolah.
Tak hanya itu, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 49 juta peserta didik atau sekitar 93 persen dari total siswa secara nasional.
“Program ini memberikan manfaat besar karena mendukung kesehatan sekaligus meningkatkan semangat belajar,” kata Abdul Mu’ti.
Melalui sinergi kebijakan, penguatan peran guru, serta berbagai program nyata, pemerintah terus mendorong terwujudnya pendidikan yang bermutu dan merata. Konsolnas 2026 pun menjadi penegas bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia.
