islami.co.id – Praktik gadoh kambing—atau kerja sama pemeliharaan kambing dengan sistem bagi hasil anak—merupakan tradisi yang banyak ditemui di masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan. Dalam tradisi ini, pemilik kambing menyerahkan beberapa ekor kambing kepada pihak penggaduh untuk dirawat, digembalakan, dan dikembangkan. Setelah kambing tersebut beranak, kedua pihak akan membagi hasil sesuai kesepakatan. Meski tradisi ini sudah berjalan lama, pertanyaan mengenai hukumnya dalam Islam sering muncul: apakah gadoh kambing dibenarkan syariat, dan bagaimana ketentuan bagi hasil anak kambing yang benar?
Dalam kajian fikih, praktik gadoh kambing dapat dimasukkan ke dalam akad mudharabah atau musaqah dengan objek ternak. Pada dasarnya, hukum kerja sama seperti ini adalah boleh selama memenuhi unsur kerelaan, kejelasan akad, dan tidak mengandung unsur penipuan. Para ulama menekankan bahwa kerja sama pengelolaan harta harus berbasis prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.
Dalam Al-Qur’an ditegaskan prinsip tolong-menolong dan keadilan sebagai landasan muamalah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 2:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”
Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang membawa kemaslahatan—seperti gadoh kambing—diperbolehkan selama tidak menimbulkan kezaliman.
Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya akad yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa. Beliau bersabda:
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat (akad) yang mereka sepakati.” (HR. Abu Dawud)
Hadis ini menjadi dasar hukum penting dalam setiap bentuk kerja sama, termasuk bagi hasil ternak.
Baca juga, Mengasuh Anak di Tengah Maraknya Bullying
Para ulama fikih dari mazhab Syafi’i dan Hanafi menyatakan bahwa membagi hasil anak hewan ternak adalah boleh selama jumlah bagian ditentukan dengan jelas sejak awal. Misalnya, kesepakatan bahwa anak kambing akan dibagi dua, atau tiga banding satu, dan seterusnya. Pembagian tidak boleh berbasis dugaan atau angka yang tidak pasti karena dapat memicu perselisihan. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu’ menyebutkan bahwa akad mudharabah dan kerja sama serupa harus mencantumkan proporsi hasil secara jelas sehingga masing-masing pihak memahami haknya.
Dalam praktik di banyak desa, gadoh kambing lazim dilakukan dengan sistem bagi hasil: anak pertama menjadi milik penggaduh, anak kedua milik pemilik, dan anak ketiga dibagi dua. Sistem ini pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syariat selama kedua pihak ridha dan akad dilakukan tanpa unsur paksaan. Fikih membolehkan pembagian berdasarkan urutan kelahiran anak kambing selama pola tersebut dijelaskan di awal akad.
Selain itu, pemilik kambing wajib menjelaskan bahwa ia hanya menyerahkan hewan untuk dirawat, bukan dijual tanpa izin. Sementara penggaduh wajib menjaga dan merawat kambing tersebut dengan baik, karena hal itu merupakan bagian dari amanah. Rasulullah SAW bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola amanah, termasuk hewan titipan.
Dalam hukum Islam, keberkahan usaha sangat dipengaruhi oleh transparansi, kejujuran, dan pemenuhan janji. Oleh karena itu, praktik gadoh kambing yang dilakukan secara jelas, adil, dan sesuai kesepakatan merupakan bentuk muamalah yang sah dan dibenarkan syariat.
Para ulama kontemporer juga melihat bahwa gadoh kambing dapat menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi umat, terutama di daerah yang mengandalkan peternakan sebagai sumber penghidupan. Dengan kerja sama yang baik, kedua pihak mendapatkan manfaat: pemilik memperoleh peningkatan aset, sementara penggaduh mendapatkan keuntungan tanpa modal besar.
Dengan demikian, hukum gadoh kambing adalah boleh, selama akad dilakukan secara jelas, pembagian hasil disepakati, dan kedua pihak melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Praktik ini bukan hanya tradisi, tetapi juga bentuk muamalah yang sejalan dengan prinsip syariah.
