islami.co.id – Piala Dunia 2026 seharusnya dikenang sebagai pesta sepak bola terbesar dalam sejarah. Untuk pertama kalinya turnamen diikuti 48 negara dan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko. Namun, di balik kemegahan tersebut, kompetisi ini justru menyisakan catatan kelam. Bukan karena kontroversi di lapangan, melainkan karena intrik politik yang menyeret Tim Nasional Iran sepanjang keikutsertaannya.
Apa yang dialami Iran menunjukkan bahwa slogan FIFA, “football unites the world”, belum sepenuhnya terwujud. Ketika kepentingan geopolitik masuk ke ruang olahraga, prinsip kesetaraan antarpeserta menjadi dipertanyakan.
Sejak menjelang turnamen dimulai, Iran telah menghadapi persoalan yang tidak dialami negara peserta lain. Pemerintah Amerika Serikat menunda penerbitan visa bagi sejumlah anggota delegasi, sementara sebagian staf pendukung sama sekali tidak memperoleh izin masuk. Akibatnya, Iran tidak dapat menjadikan Amerika Serikat sebagai basis latihan sebagaimana direncanakan.
Sebagai solusi darurat, skuad Iran dipindahkan ke Meksiko. Setiap kali menjalani pertandingan di wilayah Amerika Serikat, para pemain harus terbang dari Meksiko dan kembali lagi setelah laga usai. Pengaturan tersebut membuat waktu istirahat, pemulihan fisik, dan persiapan taktik jauh dari ideal. Reuters, Al Jazeera, dan The Guardian melaporkan bahwa kondisi tersebut telah dikeluhkan secara terbuka oleh pelatih Amir Ghalenoei maupun kapten Mehdi Taremi.
Studi kasus paling nyata terjadi pada fase grup. Iran harus memainkan pertandingan-pertandingan penting dengan kondisi logistik yang berbeda dibandingkan mayoritas peserta lain. Selain harus bolak-balik melintasi perbatasan Meksiko-Amerika Serikat, sejumlah staf teknis yang berperan dalam analisis pertandingan, pemulihan cedera, hingga operasional tim tidak memperoleh visa. Situasi tersebut membuat persiapan Iran jauh dari kondisi ideal.
Persoalan tidak berhenti pada aspek administrasi. Selama turnamen berlangsung, sejumlah pejabat Amerika Serikat melontarkan pernyataan yang memperkeruh suasana. Setelah Iran tersingkir, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin, bahkan mengaku merayakan kegagalan Iran dan menyatakan kepuasannya karena visa sejumlah anggota delegasi dicabut. Pernyataan tersebut memicu protes keras Federasi Sepak Bola Iran yang menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika tuan rumah ajang olahraga internasional.
Bava juga, Bertahan di Era Fitnah Akhir Zaman: Seni Menjaga Iman di Tengah Arus Zaman
Di sisi lain, FIFA berada dalam posisi yang tidak mudah. Organisasi ini sejak awal menegaskan bahwa semua negara yang lolos kualifikasi harus memperoleh kesempatan bertanding tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, FIFA dinilai gagal memastikan bahwa prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Meski Presiden FIFA Gianni Infantino sempat menjanjikan penyelesaian terhadap persoalan logistik Iran, berbagai kendala tetap berlangsung hingga fase grup berakhir.
Kasus Iran memperlihatkan bahwa menjadi tuan rumah Piala Dunia tidak sekadar menyediakan stadion dan infrastruktur. Negara penyelenggara juga dituntut menjamin kesetaraan perlakuan bagi seluruh peserta. Ketika akses visa, mobilitas tim, dan fasilitas pendukung dipengaruhi pertimbangan politik, maka kompetisi kehilangan salah satu prinsip dasarnya, yakni fairness.
Fenomena tersebut sesungguhnya bukan pertama kali terjadi dalam sejarah sepak bola. Pertandingan Amerika Serikat melawan Iran pada Piala Dunia 1998 di Prancis pernah disebut sebagai salah satu laga paling sarat muatan politik dalam sejarah turnamen. Bedanya, ketika itu ketegangan lebih banyak berada di luar lapangan, sedangkan penyelenggara tetap mampu menjamin bahwa kedua tim memperoleh perlakuan yang sama. Piala Dunia 2026 justru memperlihatkan bagaimana konflik politik ikut memengaruhi aspek teknis penyelenggaraan kompetisi.
Dari perspektif hukum olahraga internasional, FIFA memang menghormati kedaulatan negara tuan rumah dalam urusan keimigrasian. Namun, penghormatan tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip non-diskriminasi yang juga menjadi fondasi Statuta FIFA. Bila perlakuan berbeda terhadap peserta dibiarkan, maka kredibilitas FIFA sebagai organisasi olahraga global ikut dipertaruhkan.
Piala Dunia 2026 akhirnya tidak hanya meninggalkan catatan tentang gol, strategi, atau juara. Turnamen tersebut juga menjadi pengingat bahwa olahraga internasional masih rentan dijadikan arena tarik-menarik kepentingan politik. Apa yang dialami Iran menunjukkan bahwa intrik geopolitik dapat merembes hingga ruang ganti pemain, meja imigrasi, bahkan pengaturan logistik pertandingan.
Bagi FIFA, peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi besar. Sebab, jika organisasi sepak bola dunia tidak mampu memastikan seluruh peserta diperlakukan secara setara oleh negara tuan rumah, maka slogan “football unites the world” akan berhenti sebagai semboyan, bukan kenyataan.
